Working Group

Tujuan Working Group/Kelompok Kerja (Pokja)

1. Memberikan masukan dan berkontribusi kepada regulator dalam pengambilan keputusan mengenai regulasi dan kebijakan terkait untuk memastikan pertumbuhan industri sistem pembayaran fintech yang optimal.
2. Menjadi mitra think-tank dan solusi dengan Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) - mencapai hal ini melalui pembentukan 5 Sub-Kelompok Kerja yang mencerminkan Kelompok Kerja BI 2025 dan Komite ASPI.
3. Meningkatkan pengakuan oleh pemangku kepentingan terkait lainnya dan masyarakat terkait manfaat sistem pembayaran fintech.

Prioritas Jangka Pendek hingga Menengah

Anggota pembayaran AFTECH untuk memberikan masukan dan kontribusi terhadap kebijakan dan peraturan terkait Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

AFTECH untuk menjalin hubungan dekat dan strategis dengan ASPI dan BI. Misalnya, melalui AFTECH yang memiliki posisi di Dewan ASPI atau menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan ASPI.

Prioritas Jangka Panjang

• Menjadi mitra think-tank dan solusi dengan ASPI dan BI.
• Memastikan regulasi dari BI bermanfaat untuk pertumbuhan ekosistem Sistem Pembayaran yang optimal.

Ketua Kelompok Kerja: Dian Kurniadi

Anggota Pokja: 5 Sub Pokja yang mencerminkan BSPI 2025 - 1) Open Banking; 2) Sistem Pembayaran Ritel; 3) Infrastruktur Pasar Keuangan; 4) Data; 5) Peraturan, Perizinan, Pengawasan

Pemangku Kepentingan Lainnya: BI, ASPI, Lembaga Keuangan

Status Saat Ini: Tahap awal pembentukan Sub-Kelompok Kerja, sedang dalam proses dengan Open Banking White Paper, mengikuti perkembangan dekat PBI Induk.

WG Payments System telah mengembangkan dan mengirimkan masukan dari para pelaku industri kepada Bank Indonesia, khususnya tentang topik Open API serta mengembangkan Open API White Paper. Dari segi hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya, pertemuan secara berkala dengan pejabat Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia dan petinggi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) akan dilakukan untuk memastikan kerjasama yang baik. Hubungan ini dapat dijalin via rapat langsung, pemberian masukan, pelaksanaan webinar, dan workshop dengan topik yang relevan dengan BSPI 2025. Penandatanganan MoU dengan ASPI juga menjadi salah satu hal yang sedang dijajaki. Untuk memastikan praktek industri yang bertanggung jawab, Kode Etik Sistem Pembayaran ditargetkan dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2021.