Working Group

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini sudah semakin pesat. Dampak dari pesatnya perkembangan teknologi adalah adanya pembaruan dalam aktivitas bisnis di sektor jasa keuangan, terutama pada dunia digital yang juga disebut Inovasi Keuangan Digital (IKD).

IKD adalah suatu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Ekosistem IKD adalah komunitas yang terdiri dari otoritas, penyelenggara, konsumen, dan pihak lain yang memanfaatkan platform digital secara bersama untuk mendorong IKD yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada pertengahan tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan terkait pengawasan dan pengaturan industri fintech, yakni Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini terbit di tengah maraknya perkembangan industri fintech tanah air. Dalam keterangan resminya pada tahun 2018 lalu, OJK menyatakan penerbitan peraturan ini merupakan upaya mendukung pertumbuhan pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, dan luas.

OJK kemudian memperjelas aturan main terkait IKD dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran OJK (SEOJK), yakni (1) SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan IKD; (2) SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox; dan (3) SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD.
SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan IKD mewajibkan setiap penyelenggara IKD untuk mengajukan permohonan pencatatan inovasi yang tengah dikembangkan. Mereka yang dikecualikan dalam SEOJK ini adalah mereka yang telah mengantongi tanda terdaftar dan berizin dari OJK. Selanjutnya, penyelenggara yang telah tercatat akan terus dipantau melalui laporan kinerja yang disampaikan secara triwulan. Meski laporan kinerja disampaikan, status tercatat penyelenggara bisa tidak berlaku alias dicabut jika tidak sesuai ketentuan.

SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox menetapkan penyelenggaraan Regulatory Sandbox selama satu tahun (atau bisa diperpanjang maksimal enam bulan) untuk memastikan penyelenggara IKD memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK 13/2018. Hasil Regulatory Sandbox OJK di antaranya “direkomendasikan” (untuk mengajukan pendaftaran), “tidak direkomendasikan” (harus menghentikan kegiatan usahanya), dan “perbaikan”.

Terakhir, SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD menetapkan bahwa Asosiasi Penyelenggara IKD harus memenuhi beberapa persyaratan seperti telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari instansi pemerintah yang berwenang, memiliki kelengkapan organisasi, peraturan keanggotaan dan basis data anggota, dan rencana kegiatan asosiasi penyelenggara IKD serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Pada bulan Agustus 2019, AFTECH ditunjuk oleh OJK untuk menjadi Asosiasi Penyelenggara IKD. Dalam peran ini, AFTECH menjadi perpanjangan tangan OJK untuk memastikan seluruh penyelenggara fintech IKD beroperasi sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan Working Group/Kelompok Kerja (Pokja)

1. Menjalin dan menjaga kedekatan dengan Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) OJK.
2. Memiliki regulasi yang menguntungkan untuk pertumbuhan klaster yang optimal.

Prioritas Jangka Pendek hingga Menengah

• Meningkatkan hubungan dengan GIKD OJK dalam hal perumusan regulasi, kegiatan sosialisasi, dan kerjasama penelitian.
• Pengembangan dan implementasi Code-of-Conduct (CoC) Financial Planner.

Prioritas Jangka Panjang

• Menjadi mitra think-tank dan solusi dengan GIKD OJK dalam penyusunan regulasi, acara sosialisasi, dan kerjasama penelitian.
• POJK Financial Planner yang dibuat oleh GIKD OJK + Working Group Financial Planner yang mendukung pengembangan ekosistem Financial Planner secara optimal.

Pemimpin Kelompok Kerja:

Ketua: Halofina
Wakil Ketua: Arkana Finance
Sekretaris: FundTASTIC
Anggota Kelompok Kerja: Anggota Klaster Financial Planner AFTECH

Pemangku Kepentingan Lain:

OJK, AFTECH, pemangku kepentingan terkait lainnya

Status terkini:

Implementasi CoC Financial Planner, Memulai Pembahasan Penyusunan Policy Brief tentang Financial Planner.

WG Financial Planner telah berdiskusi untuk membuat policy brief/paper mengenai "Dampak Financial Planner Terhadap Perekonomian". WG ini telah memiliki Kode Etik, yang diluncurkan pada saat Pekan Fintech Nasional di bulan November 2020, yang kini masuk dalam tahap implementasi. Para anggota WG telah bertemu dengan OJK IKD untuk membahas mengenai definisi ruang lingkup dan bisnis financial planner serta melaksanakan aktivitas publik bersama-sama, khususnya pada saat Indonesia Fintech Summit & Pekan Fintech Nasional 2020.